Negeri kita Indonesia Raya

Berawal dari diskursus akademik para antropolog Barat di penghujung

abad ke-19, Indonesia lahir sebagai nama ilmiah yang diperuntukkan

bagi kepulauan Hindia-Jauh jajahan VOC. Pemetaan Nusantara sebagai

kapling kolonial bernama Indonesia telah menyulut diskursus

kebangsaan yang panjang, bermula dari polemik kebudayaan sejak tahun

1935 di harian Pudjangga Baru dan Suara Umum, antara Sutan Takdir

Alisjahbana, Sanusi Pane, dan Dr Purbatjaraka.

Menurut penulis, jiwa polemik tersebut adalah persoalan: apakah

Indonesia adalah sebuah negeri yang terberi atau datang dari dalam

diri? “Terberi”, menurut logika STA, karena Indonesia terwujud

melalui pengaplingan kolonial atas negeri kepulauan ini. Adapun bagi

Sanusi Pane, Indonesia itu datang dari dalam diri (melalui sejarah)

karena sang budayawan berpandangan, entitas bernama Indonesia adalah

sambungan sejarah Nusantara yang terus berdialektika semenjak zaman

Sriwijaya dan Majapahit.

Di masa kepemimpinannya, Bung Karno pernah mengutip tesis Ernest

Renan untuk merumuskan kebangsaan kita. Dalam esai klasiknya, Qu’est-

ce qu’une nation? (What is a Nation, 1882), Renan menjelaskan bahwa

rasa kebangsaan merupakan endapan sejarah kesamaan nasib sekelompok

orang dan visi masa depan yang mereka bentangkan bersama.

Kemudian pada tahun 1983, buku masyhur Imaginary Communities karangan

Ben Anderson terbit dan melahirkan pemikiran baru tentang rasa

kebangsaan yang berseberang pandangan dengan Renan. Anderson

menggambarkan bahwa sebuah bangsa hanya sebatas konstruksi imajiner

sekelompok orang tentang sebuah komunitas yang berdaulat di atas

publiknya. Pandangan ini dipertegasnya dalam buku “Language and

Power: Exploring Political Cultures in Indonesia” (1990), di mana

bahasa Indonesia sebagai elemen penting mosaik komunitas imajiner

Nusantara kerap kali dimanipulasi elite politik untuk merampungkan

arsitektur kekuasaannya.

Selanjutnya, dalam berbagai perdebatan menyoal rasa keindonesiaan,

pakar-pakar kerap membandingkan relevansi antara kedua tesis ini.

Melalui anjakan ilmiah tersebut, diskursus kebangsaan bagai merajut

kembali polemik yang ditelurkan para budayawan kita

terdahulu: “Indonesia, negeri terberi atau produk sendiri?”

Negeri terberi?

Umumnya, pakar dalam negeri bertendensi menghikmahi keindonesiaan

melalui tesis Renan ketimbang logika Indonesia sebagai negeri

terberi. Namun, mesti disadari bahwa tesis Renan lahir dalam konteks

Eropa abad ke-19. Secara garis besar, negara-bangsa di Eropa abad

pertengahan terbentuk dari kelompok-kelompok suku bangsa dalam

wilayah tertentu yang tertindas dominasi Gereja.

Berbeda dengan kita. Nusantara terdiri atas puluhan ribu pulau dan

memiliki tingkat pluralitas kebudayaan yang tinggi. Meski mosaik

kebangsaan kita disebut-sebut telah bersatu melalui Sumpah Pemuda

1928, tak bisa dinafikan bahwa masyarakat Nusantara tidak memiliki

jejak rekam sejarah tunggal yang bisa merekatkannya secara holistik.

Karena kendurnya tali ikatan sejarahwi inilah, sepanjang riwayat kita

hidup bernegara, rasa kebangsaan ditanamkan dalam masyarakat

Indonesia dengan politik identitas. Seperti pada saat politik etis

dilansir, bukankah bahasa Indonesia (melayu tinggi) dijadikan bahasa

nasional agar Belanda dapat menggenggam Nusantara yang luas sebagai

satuan politik jajahannya? Demikian juga yang dilakukan insan-insan

adiputera kita sendiri, sehingga litani realitas kehidupan kita

bernegara menunjukkan betapa relevannya untuk menghikmahi Indonesia

sebagai negeri terberi.

Pada masa Orde Baru, rezim yang paling lama berkuasa itu melansir

kebijakan pembangunan yang mengatasnamakan kemajuan bangsa. Namun,

keuntungan pembangunan bagai kue yang diperuntukkan untuk sekelompok

orang saja, rakyat banyak hanya disisihkan remah-remahnya. Pancang

kekuasaan Orde Baru bak piramida kurban, di mana para pejabat dan

pengusaha merampas hak-hak rakyat dan menari-nari di atas

penderitaannya. Betapa relevannya pengumpamaan sosiolog kita yang

skeptis itu, negeri ini bagai Republik Kapling di mana setiap jengkal

dan petak bumi Nusantara ini telah dipecah-pecah dalam satuan kapling

ekonomi politik.

Di manakah rasa kebangsaan yang bisa meredam tingkah korup di antara

rekan-rekan sebangsa? Rasa itu justru direkayasa guna merampungkan

struktur kekuasaan yang korup. Pancasila, ideologi yang dirumuskan

founding fathers kita untuk memfinalisasi Indonesia sebagai sebuah

negara-bangsa, disekap dalam interpretasi-interpretasi sempit

penguasa berupa Manipol-USDEK hingga P4, kemudian dikenakan sebagai

doktrin sakral guna menjaga kesatuan negara dengan menghalalkan cara

yang paling keji sekalipun. Entitas keindonesiaan bak marionette yang

dimainkan oleh tali kendali penguasa. Tariannya hanya mengindahkan

sejumlah elite yang mengendalikannya.

Meneruskan polemik

Bila kenyataan yang tersibak begitu menyakitkan, salahkah paradigma

kita membangsa selama ini? Tidak sepenuhnya demikian. Realitas

seperti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan fakta sejarah yang

ditulis dari perjuangan kebangsaan yang holistik karena berakar dari

aspirasi rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh sejumlah tokoh.

Ihwal-ihwal sejarah yang menggugah rasa senasib sepenanggungan

sebagai sebuah negara-bangsa seperti ini dapat dijadikan tolakan yang

obyektif untuk melihat “Indonesia sebagai produk sendiri”. Ironisnya,

kelanjutan proyek pembangunan rasa kebangsaan kita dicemari oleh

rezim yang pernah menghuni pemerintahan kita, menyebabkan rasa

kebangsaan yang sejati mati suri sebelum bertumbuh.

Kini di tengah tantangan globalisasi dan bangkitnya primordialisme,

revitalisasi keindonesiaan merupakan sebuah kebutuhan mutlak demi

mencegah luruhnya Indonesia menjadi remahan-remahan ideologi

primordial atau menjadi kapling-kapling kapitalisme global. Untuk itu

kita telah dianugerahi dengan dua paradigma kebangsaan oleh para

pendahulu kita.

Ruang polemik antarkedua pandangan ini mesti dibuka bebas agar kita

tidak takabur tatkala menjejakkan kaki untuk menoreh lembaran baru

sejarah yang diliputi hasrat kebersamaan. Polemik tersebut juga akan

menjaga kita dari jebakan kehampaan akan rasa kebangsaan yang sejati,

karena ada pandangan yang meyakinkan kita bahwa Indonesia merupakan

produk sejarah kita sendiri.

Dengan demikian, semoga interaksi kritis di antara dua penalaran yang

berlainan haluan ini mengalir sebagai polemik yang menyehatkan bangsa.